., dalam tulisannya yang disampaikanpada pelatinan teknis yustisial Hakim yang diselenggarakanoleh Puslitbang/diklat Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli2000 sampai dengan tanggal 5 September 2000, yangdirangkum dalam buku Kapita selekta tindak pidanakorupsi, Penerbit Mahkamah Agung RI tahun 2007,halaman 113 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsiPasal 2 ayat (1) merupakan delik formil yang berarti bahwayang penting adalah pembuktian kelakuan dan bukanakibat, maka untuk membuktikan adanya tindak pidanakorupsi

No. 1816 K/Pid.Sus/2014tersebut, Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh/ Pengadilan TinggiTipikor Banda Aceh telah salah melakukan kekeliruan :44= Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya, yakni:1 Judex Facti telah keliru dalam menafsirkan unsurunsur delik KorupsiPasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a,b, ayat (2), ayat (3) Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang

tingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan,sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa tentang pemidanaan Majelis Hakim Tingkat Banding, tidaksependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjaraselama 6 (enam) tahun, karena pidana penjara selama 6 (enam) tahun belum memenuhirasa keadilan masyarakat dan belum menimbulkan efek jera kepada pelaku maupundalam upaya pemberantasan tindak pidanaMenimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsiPasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo UndangUndangNo.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP oleh karenanya pidana yangdijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperberat ;Hal 65 dari 84 hal Put.

Bahwa Pemohon berdasarkan alat bukti yang cukup sebagaimanadimaksud dalam Pasal 184 KUHAP telah memiliki alat bukti yang cukupuntuk ditetapbkan sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak pidana korupsiPasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah denganUU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

dimaksud di atas seluruhnya hanyadapat dilakukan dalam rangka melaksanakan kewenangan ataumenggunakan kesempatan atau sarana yang ada padaterdakwa dalam kaitannya dengan jabatan atau kedudukannyasebagai Kepla Desa tersebut, maka dalam hal ini perobuatan yangdilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksud oleh PenuntutUmum dalam Surat Dakwaannya tersebut bukanlah merupakanperbuatan yang dilakukan secara melawan hukum ansich (yangbersifat umum) sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan 113 Perkara KorupsiPasal

2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 (sepertiyang didakwakan dalam dakwaan Primair ini), melainkanmerupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalamkeadaan khusus, yaitu dalam suatu jabatan atau kedudukan.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatanmelawan hukum dalam arti yang khusus (spesies) yaknimerupakan bentuk dari penyalahgunaan wewenang karenakedudukan atau jabatan yang diembannya, dan bukan merupakanperbuatan melawan hukum

Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapatbertindak seadiladilnya, dengan terlebih dahulu memanggil pihak dalam perkaraini untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya memutuskan sebagaiberikut:1.2.5:Menyatakan dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.Menyatakan Penetapan Tersangka Pemohon terkait peristiwa pidanayang tercatat pada Laporan Polisi NomorLP/68/II/2014/SU/DR/RESKRIM, atas dugaan Tidak Pidana KorupsiPasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU

Unsur Secara Melawan Hukum :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurutUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 2 ayat (1) adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupundalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan424perundangundangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan

Perbuatan yang tercela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatanmemperkaya diri, oleh karenanya antara melawan hukum dengan perbuatanHalaman 289 dari 416 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN Gtomemperkaya merupakan satu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsiPasal 2 ayat (1);Menimbang, bawah berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karenajumlah kerugian kKeuangan negara yang didakwaan kepada terdakwa berada dibawahjumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) yaitu Rp. 146.050.000,00

Pengertian tersebut menunjukkan pelaku tindak pidana korupsiPasal 2 Ayat (1) berbeda dengan subjek pelaku tindak pidana korupsi Pasal 3;Bahwa sebagai konsekuensi dari pengertian tersebut, kata setiap orangsebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) adalah orang perorangan dalamkedudukan sebagai partikulir/swasta menjalankan tugas privat/pribadi.